Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri.

Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian/payroll karyawan oleh suatu perusahaan.

Penggajian sendiri bisa dihitung secara manual, atau dengan bantuan aplikasi seperti MSSHRPay yang terintegrasi dengan fitur laporan absensi karyawan.

Namun, sebenarnya PPh Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya terdiri dari:

• Pekerja formal atau karyawan/pegawai
• Pekerja bebas atau bukan pegawai
• Sebagai pekerja sekaligus pengusaha
• Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha

Perlakuan atas PPh 21 dan berapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif tergantung penerima penghasilan, di antaranya:

1. Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tetap
2. Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tidak Tetap
3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai/karyawan
4. Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 Final
5. dan penghasilan Lainnya

PPh 21 Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan dari uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.

Berikut adalah penjelasan lengkap mengapa karyawan wajib membayar pajak PPH 21.

 

Baca Juga: Mengapa Perusahaan Wajib Memahami Konsep Pajak Penghasilan? Berikut Penjelasannya!

 

1. Kewajiban Konstitusional dan Hukum

• Kewajiban Konstitusional: Menurut UUD 1945 Pasal 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
• Kewajiban Hukum: UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah beberapa kali, mengatur secara rinci tentang pajak penghasilan termasuk PPH 21. Setiap orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak.

 

2. Kontribusi terhadap Negara

• Pendanaan Pembangunan: Pajak yang dibayar oleh karyawan membantu mendanai pembangunan nasional. Ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit.
• Pembiayaan Layanan Publik: Layanan publik yang berkualitas seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan program sosial sangat bergantung pada pendapatan pajak. Pajak yang dibayar oleh karyawan digunakan untuk mendanai layanan-layanan ini.
• Keadilan Sosial: Dengan membayar pajak, karyawan berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih adil. Pajak memungkinkan pemerintah untuk menyediakan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

 

3. Kepatuhan dan Sanksi

• Kepatuhan: Pembayaran pajak adalah tanda kepatuhan terhadap hukum dan peraturan negara. Warga negara yang baik wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
• Sanksi: Kegagalan membayar pajak atau menghindari pajak dapat menyebabkan sanksi hukum. Ini termasuk denda, bunga, atau bahkan hukuman pidana bagi pelanggaran yang serius. Oleh karena itu, membayar PPH 21 membantu karyawan menghindari masalah hukum.

 

Baca Juga: Apa Itu TER PPh 21 & Bagaimana Perhitungannya? Berikut Simulasinya Sesuai Aturan 2024!

 

4. Peran Pemberi Kerja

• Pemotongan Pajak: Pemberi kerja bertanggung jawab untuk memotong PPH 21 dari penghasilan karyawan setiap bulan dan menyetorkannya ke kas negara. Ini mempermudah karyawan karena mereka tidak perlu menghitung dan menyetor pajak mereka sendiri.
• Laporan Pajak: Pemberi kerja juga wajib melaporkan pajak yang telah dipotong dan disetorkan kepada kantor pajak. Hal ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan.

 

5. Manfaat bagi Karyawan

• Kepastian Hukum: Dengan membayar pajak secara benar, karyawan mendapatkan kepastian hukum dan dapat bekerja tanpa rasa khawatir akan audit atau pemeriksaan pajak yang tidak diinginkan.
• Fasilitas dan Infrastruktur: Karyawan dan keluarganya juga menikmati manfaat dari fasilitas dan infrastruktur yang dibiayai oleh pajak, seperti transportasi umum, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
• Reputasi dan Kredibilitas: Perusahaan yang patuh terhadap peraturan pajak, termasuk PPH 21, cenderung memiliki reputasi yang lebih baik. Ini juga mencerminkan kredibilitas dan integritas perusahaan di mata karyawan dan masyarakat luas.

 

Baca Juga: Simulasi Perhitungan PTKP 2024 Bagi Karyawan Yang Belum Dan Sudah Menikah

 

Kesimpulan

Pembayaran PPH 21 oleh karyawan adalah kewajiban hukum yang penting untuk mendukung operasional dan pembangunan negara. Melalui pajak, negara dapat menyediakan berbagai layanan publik yang esensial, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemajuan ekonomi. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mencerminkan tanggung jawab dan partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan nasional.

  Kembali